Dokumentasi Diskusi oleh: Ero

Pmiigusdur.com - Aksi Kamisan Semarang bergabung dengan Aliansi Mahasiswa Walisongo (AMW) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Indonesia (UIN) Walisongo Semarang menggelar diskusi publik dengan tema "Jadi Oposisi, Jaga Demokrasi" di depan Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Walisongo Semarang, (04/02/24).

Diskusi kali ini mendatangkan beberapa narasumber yang aktif terhadap isu-isu yang diangkat, di antaranya: Fathul Munif dari Maring Institut, Alfian dari Aliansi Mahasiswa Walisongo, M. Rakan Syafiq sebagai Koordinator Sosial dan Politik (Sospol) PMII UIN Walisongo Semarang, Ridho Amrullah dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Lela Fakhriyatun dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) UIN Walisongo Semarang.

Diskusi ini diselenggarakan sebagai respon terhadap situasi sekitar, terutama terkait hiruk-pikuk dan campur tangan presiden dalam Pemilu tahun 2024. Hal ini mengakibatkan sendi-sendi demokrasi di negara Indonesia semakin rapuh. Selain itu, keberpihakan Presiden dalam Pemilu juga menimbulkan penyelewengan serta ketidakstabilan yang tidak terhingga, mulai dari politisasi bantuan sosial (bansos) hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Alfian memberikan penjelasan bahwa oposisi itu ada 3 fase, yaitu Oposisi Ceremonial, Oposisi Deskriptif, dan Oposisi Radikal.

"Oposisi itu ada 3 fase, yaitu Oposisi Ceremonial (oposisi yang orangnya dikejar hanya untuk formalitas saja), Oposisi Deskriptif (oposisi yang orangnya ingin menjatuhkan), dan Oposisi Radikal (oposisi yang mengakar atau "radiks" yang tujuannya untuk mengubah)," ujarnya.

Fathul Munif juga menekankan bahwa sebuah negara demokrasi harus memiliki sebuah oposisi yang seimbang dengan kualisi.

"Sebuah negara demokrasi harus memiliki sebuah oposisi yang seimbang dengan kualisi" ucapnya.

Lela Fakhriyatun juga menjelaskan bahwa representasi keterlibatan perempuan dalam pemilihan 2024 sebesar 30%.

"Ada representasi keterlibatan perempuan dalam pemilihan, yaitu sebesar 30%. Beberapa faktor yang menjadikan adanya representasi keterlibatan perempuan, yaitu: budaya patriarki, keterlibatan sains, dan lainnya," ungkapnya.

M Ridho Amrullah juga menekankan bahwa deklarasi aksi ini tidak menjadi gerakan pendukung pasangan calon (paslon) a, b, dan c, tetapi murni karena keresahan mahasiswa.

"Perlu ditekankan bahwa deklarasi aksi ini tidak menjadi gerakan pendukung paslon a, b, dan c, melainkan murni karena pemikiran dan keresahan mahasiswa," pungkasnya.

Melalui diskusi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan sikap kritisnya dan senantiasa menjaga keberpikiran yang aktif. 


Penulis: Sabrina Akmalunnajwa

Editor: Agstn