Ketua Maa'rif Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Fakhruddin Karmani mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan bukan milik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tertentu.
digtara.com_ Menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) yaitu Prof. Dr. Abdul Mu'ti menyampaikan kritik terbuka melalui surat terbuka di Facebook : Menteri pendidikan RI untuk semuanya, bukan menteri Ormas. Kami juga punya ribuan sekolah, paling tidak kasih kuota keadilan untuk diluar Ormas.
Kritik ini dipicu oleh undangan resmi ke Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Koding/ Kecerdasan Artifisial (KA), dan penguatan karakter (Region Jawa Tengah 2), yang dijadwalkan 20-24 Agustus 2025.
Di dalam undangan tersebut dijelaskan bahwa:
Peserta yang didominasi adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, Sekolah-sekolah NU tidak dicantumkan sebagai peserta, dan semua pembicara kunci dan tokoh-tokohnya berasal dari Muhammadiyah.
Pada acara pembukaannya bahkan menyertakan mars "Sang Surya" (Mars Resmi Muhammadiyah)
(Kendal. Suaramerdeka.com/Irsad Aqil)
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), kritik ini menyerukan kembali peran pemerintah sebagai pengayom semua lembaga pendidikan, tanpa pilih kasih.
Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait:
Keberimbangan kuota peserta dari lembaga pendidikan selain Muhammadiyah, Representasi lembaga non-ormas khususnya NU dalam program kementrian
Ketua Ma'arif NU menekankan bahwa Mendikdasmen seharusnya mengakomodasi semua sekolah dalam sistem pendidikan nasional, bukan berfokus pada Ormas tertentu saja.
Oleh: Dina Febriana
Editor: Lala
0 Komentar