Dalam rangka mengevaluasi kinerja 100 hari kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang menggelar aksi di Jalan Pantura depan Kampus 1 UIN Walisongo, Senin (3/2/2020).
Aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa tersebut dimulai dengan longmarch dari depan kampus 2 sampai di Jalan Pantura kampus 1 UIN Walisongo.
Menurut Rifki selaku Koordinator Aksi (Korak), latar belakang diadakannya aksi pada kali ini adalah untuk mengevaluasi kinerja 100 Hari kepemerintahan Jokowi yang dinilai bukan menyejahterakan rakyat tetapi menyengsarakan rakyat.
“Pemerintah tidak punya target baik dalam 100 hari bekerja, ini merupakan kelengahan dari pemerintah, makanya kita tidak diam melihat BPJS naik dan mencabut subsidi gas LPG 3 Kilogram,” tegasnya.
Kemudian alasan mengapa aksi ini digelar bertepatan dengan hari pertama masuk perkuliahan semester genap adalah untuk melihat banyaknya mahasiswa yang peduli dengan isu-isu yang sedang terjadi saat ini.
“Kami sengaja mengambil momentum awal masuk kuliah agar melihat berapa massa aksi yang datang. Kami menggelar aksi di Jalan Pantura karena itu jalan nasional dan harapannya banyak media yang meliput sehingga aksi ini dapat memantik aktivis mahasiswa di kampus lain untuk menggelar aksi yang serupa,” ujar Nanang Bagus Yuliadi selaku Koordinator Lapangan 2 (Korlap 2) aksi ini.
Sementara itu Koordinator lapangan 1 (Korlap 1), Rizal Alfian Achmad mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan ucapan tentang macan pantura sudah mati, kampus Walisongo tertidur, atau gerakan Ngaliyan raya sudah hilang, tetapi PMII UIN Walisongo benar-benar ingin menyampaikan evaluasi terhadap kinerja 100 hari Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Ini bukan menyoal eksistensi saja, tetapi jelas kami ingin menyampaikan tuntutan yang masyarakat jelas merasakannya, maka kita sebagai mahasiswa yang katanya agent of change harus menyurakannya,” tambah laki-laki berbadan tinggi-besar dan berambut gondrong itu.
Lalu harapan dari M. Solikhul Aziz selaku ketua PMII Komisariat UIN Walisongo adalah bahwa aksi ini bukan aksi yang pertama dan terakhir tapi untuk selanjutnya PMII Walisongo akan selalu memberikan peringatan kepada pemerintah jika menetapkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat menengah kebawah.
“Kita akan selalu memberikan alarm merah untuk pemerintah apabila membuat kebijakan tidak memihak kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dan sahabat-sahabati PMII akan selalu menjadi garda terdepan untuk membela rakyat yang tertindas.” pungkasnya.
------------------------
Tuntutan Aksi
Kami
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat UIN Walisongo Semarang
dalam aksi ini membawa beberapa tuntutan:
- Mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan iuran BPJS, serta menuntut pemerintah untuk membenahi sistemik pelayanan kesehatan yang pro terhadap rakyat kecil dan mencari solusi dengan tidak membebani rakyat.
- Mendesak presiden Jokowi untuk mendukung penuh kinerja KPK dengan mengevaluasi kembali revisi UU KPK yang telah melemahkan kinerja KPK.
- Menedesak pemerintah untuk segera merevisi UU Omnibus Law RUU CILAKA terhadap pasal-pasal yang memberatkan kaum buruh dan menuntut perancangannya secara terbuka.
- Meminta pemerintah mengkaji kembali terkait wacana pencabutan subsidi LPG 3 kg , karena telah membebani rakyat.
- Menuntut Presiden dan wakil presiden Jokowi- Ma’ruf Amin merealisasikan janji-jani politiknya.
Catatan
-Tuntutan Aksi dikutip dari: PREES RELEASE AKSI EVALUASI 100 HARI KINERJA JOKOWI PMII KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG
Reporter: Eykaz
Penulis: Moh. Aji Firman
0 Komentar