Bagi PMII, kehadiran kepala daerah dalam forum tersebut dinilai penting karena tuntutan yang disampaikan berkaitan langsung dengan komitmen politik yang pernah dijanjikan kepada masyarakat saat Pilkada Bondowoso 2024.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Bidang II Advokasi dan Gerakan PK PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso, Rifky Gimnastiar, mengatakan bahwa mahasiswa datang dengan harapan memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang pernah menyampaikan program pembebasan PBB kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian dari pemimpin yang telah memperoleh mandat politik melalui proses demokrasi.
“Yang kami harapkan sebenarnya bukan sekadar jawaban administratif, tetapi penjelasan langsung dari pihak yang pernah menyampaikan komitmen tersebut kepada masyarakat. Karena yang kami bawa hari ini adalah aspirasi rakyat yang selama ini menunggu kepastian,” ujarnya.
Rifky menilai ketidakhadiran Bupati maupun Wakil Bupati menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana prioritas pemerintah terhadap program yang pernah menjadi bagian dari janji kampanye.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mahasiswa tetap menghargai kehadiran Sekretaris Daerah Bondowoso yang bersedia menerima aspirasi dan berdialog secara terbuka dengan peserta aksi.
“Paling tidak ya minimal Wakil Bupati. Kalau Sekda kan tidak ikut kampanye kemarin. Yang berjanji kepada masyarakat waktu itu adalah pasangan kepala daerah, bukan Sekda, bukan Kepala Bapenda, bukan para asisten ataupun staf ahli pemerintah,” kata Rifky.
Dalam orasinya, ia juga mengingatkan bahwa substansi perjuangan mahasiswa bukan sekadar persoalan pajak, tetapi menyangkut komitmen keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa di Bondowoso.
“Kampanye ketika tidak direalisasikan bukan merupakan bagian pidana, tapi moral politik, moral janji. Keberpihakan kepada masyarakat miskin ekstrem jangan hanya dijual ketika kampanye,” tegasnya.
Menurut PMII, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga kepastian arah kebijakan. Karena itu, mereka meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka status, tahapan, dan target realisasi program pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrem kategori Desil 1.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso Fathur Rozi menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap memegang komitmen untuk mengupayakan realisasi program tersebut. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar kebijakan dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi serta validasi data penerima manfaat, mengingat jumlah masyarakat miskin ekstrem terus mengalami perubahan.
“Pemerintah melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Saya berterima kasih karena paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik yang harus direalisasikan,” ujarnya.
Selain pembaruan data, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus dibangun di atas landasan hukum yang kuat agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Fathur Rozi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Ini adalah janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso. Insyaallah akan kami ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk direalisasikan. Namun harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki payung hukum yang jelas,” katanya.
Dalam dialog tersebut, Sekda juga menegaskan posisinya sebagai koordinator birokrasi yang bertanggung jawab mengawal seluruh proses kebijakan pemerintah daerah.
“Saya adalah Sekretaris Daerah, kepala seluruh ASN yang ada di Bondowoso. Saya bertanggung jawab untuk ini,” tandasnya.
Bagi PMII, dialog tersebut menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan terkait program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun mereka menegaskan akan terus melakukan pengawalan hingga pemerintah memberikan kepastian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini menjadi sasaran program tersebut.
0 Komentar